Kamis, 07 Mei 2015

Langkah-langkah membuat PT


1.      Sebutkan langkah-langkah membuat Perseroan Terbatas (PT) dan dokumen atau data-data untuk membuat Perseroan Terbatas (PT)
Langkah-langkah :
1.      Membuat akte perusahaan
2.      Mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha
3.      Mengurus NPWP Perusahaan
4.   Mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM
5.      Mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
6.      Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Data-data yang diperlukan :
1)      Opsi Nama Perusahaan (minimal 3)
2)      Bidang Usaha
3)      Domisili Perusahaan
4)      Nama-nama pemegang Saham & KTP
5)      Komposisi Pemegang Saham
6)      Modal dasar perusahaan (Minimal Rp. 51.000.000)
7)      Modal Disetor (Minimal Rp. 51.000.000)
8)      Susunan Direksi dan Komisaris
9)      KTP Direktur dan Komisaris
10)  NPWP Direktur
11)  Fasfoto 3x4 2 lembar

2.      Sebutkan perbedaan gadai dan hipotik
Gadai
a.     Sumber Hukum
Pasal 1150 s/d pasal 1160 kitab UU Hukum perdata (KUHP Perdata)
b.     Kedudukan Benda Jaminan
Secara fisik berada dibawah penguasaan kreditur / pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak
c.       Sifat
·     Gadai merupakan perjanjian yang bersifat asesoir terhadap perikatan pokok yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada.
·         Bersifat memaksa
·         Dapat neralih/dipindahkan
·         Bersifat individualitief
d.     Obyek
Benda bergerak baik berwujud maupun tidak
e.      Pembebanan benda jaminan
·         Benda gadai tidak dapat dibebankan berkali-kali kepada kreditor yang berbeda
·         Tidak ada aturan untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi obyek benda
f.        Hapusnya hak gadai
·         Hapusnya perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang
·         Benda gadai dikembalikan secara suka rela oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai

Hipotik
a.      Sumber hukum
Pasal 1162 KUH Perdata
b.     Kedudukan Benda Jaminan
Hipotik hanya dapat diletakkan / dipasang oleh orang yang dapat mengoperkan / memindahkan benda jaminan
c.      Sifat
·         Bersifat accesoir
·         Bersifat zaaksgefolg
·     Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain berdasarkan pasal 1133-1134  KUHP ayat 2
·        Obyeknya benda-benda tetap
d.      Obyek
·     Berdasarkan pasal 509 KUHP, Pasal 314 KUHD ayat 4, dan UU No. 12 tahun 1992 tentang pelayaran
·         UU nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan
e.      Pembebanan Benda Jaminan
Benda jaminan dibebankan di atas satu benda sudah merupakan keadaan biasa
f.       Hapusnya jaminan Hipotik
Jika barang yang digadaikan berpindah tangan ke orang lain, tetapi tetap mengikuti bendanya walaupun bendanya dipindahtangankan ke orang lain.

3.      Jelaskan pengertian hukum perdata dan sejarah hukum perdata
1.     Pengertian Hukum Perdata
adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. 
 
2.     Sejarah Hukum Perdata
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’ yang pada waktu itu dianggap hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).
 
Tahun 1814 Belanda mulai menyusun kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodofikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang barudiberlakukan pada tanggal 1 oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :
·         BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda)
·         WvK (Kitab Undang-undang Hukum Dagang)
Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan terjemahan dari Code Civil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.


4.  Jelaskan pengertian hukum perdata yang berlaku di Indonesia, keadaan hukum perdata Indonesia dan buat kesimpulannya
Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat [Belanda] yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagaian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai Perkawinan, Hipotik, Kepailitan, Fidusia sebagai contoh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

Keadaan Hukum Perdata di Indonesia
Kondisi Hukum Perdata di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka. Penyebab dari keaneka ragaman ini ada 2 faktor yaitu:
  1. Faktor Ethnis disebabkan keaneka ragaman Hukum Adat Bangsa Indonesia, karena negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa.
  2. Faktor Hostia Yuridis yang dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga Golongan, yaitu:
    1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan
    2. Golongan Bumi Putera (pribumi / bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan.
    3. Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab)
Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yaitu:
  1. Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di negeri Belanda berdasarkan azas konkordansi.
  2. Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka. Yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar Hukum Adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.
  3. Bagi golongan timur asing (bangsa Cina, India, Arab) berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukan diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja.
Disamping itu ada peraturan-peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia seperti:
  • Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 no7.4).
  • Organisasi tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA) Staatsblad 1939 no 570 berhubungan denag no 717).
Dan ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, yaitu:
  • Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet tahun 1912)
  • Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad 1933 no 108)
  • Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 no 523)
  • Ordonansi tentang pengangkutan di udara (Staatsblad 1938 no 98).
Kesimpulan:
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia yaitu hukum agama dan hukum adat, yang merupakan campuran dari sistem hukum-hukum eropa. Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

5.      Sistematika hukum perdata
  • Hukum tentang diri seseorang
         Hukum tentang diri seseorang ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum; peraturan-peraturan perihal kecakapanuntuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
  • Hukum Kekeluargaan
         Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan, yaitu:Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak,perwalian dan curatele.
  • Hukum Kekayaan
       Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, yaitu segala kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain.
  • Hukum Warisaan
        Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang benad atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal dunia.Hukum warisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.



Sumber : 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

STANDAR AUDIT DAN AKUNTANSI GLOBAL

BAB 1 PENDAHULUAN “Harmonisasi” merupakan proses untuk menigkatkan kompatibilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan ba...