1.
Sebutkan langkah-langkah membuat Perseroan
Terbatas (PT) dan dokumen atau data-data untuk membuat Perseroan Terbatas (PT)
Langkah-langkah
:
1. Membuat akte perusahaan
2. Mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha
3. Mengurus NPWP Perusahaan
4. Mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akte
Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM
5. Mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
6. Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Data-data
yang diperlukan :
1) Opsi Nama Perusahaan (minimal 3)
2) Bidang Usaha
3) Domisili Perusahaan
4) Nama-nama pemegang Saham & KTP
5) Komposisi Pemegang Saham
6) Modal dasar perusahaan (Minimal Rp.
51.000.000)
7) Modal Disetor (Minimal Rp. 51.000.000)
8) Susunan Direksi dan Komisaris
9) KTP Direktur dan Komisaris
10) NPWP Direktur
11) Fasfoto 3x4 2 lembar
2.
Sebutkan perbedaan gadai dan hipotik
Gadai
a. Sumber Hukum
Pasal 1150 s/d pasal 1160 kitab UU Hukum
perdata (KUHP Perdata)
b. Kedudukan Benda Jaminan
Secara fisik berada dibawah penguasaan
kreditur / pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak
c. Sifat
· Gadai merupakan
perjanjian yang bersifat asesoir terhadap perikatan pokok yang tanpa adanya
keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah
ada.
·
Bersifat memaksa
·
Dapat
neralih/dipindahkan
·
Bersifat
individualitief
d. Obyek
Benda bergerak baik berwujud maupun tidak
e. Pembebanan benda jaminan
·
Benda gadai tidak
dapat dibebankan berkali-kali kepada kreditor yang berbeda
·
Tidak ada aturan
untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi obyek benda
f.
Hapusnya hak
gadai
·
Hapusnya
perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang
·
Benda gadai
dikembalikan secara suka rela oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai
Hipotik
a. Sumber hukum
Pasal 1162 KUH Perdata
b. Kedudukan Benda Jaminan
Hipotik hanya dapat diletakkan / dipasang oleh
orang yang dapat mengoperkan / memindahkan benda jaminan
c. Sifat
·
Bersifat accesoir
·
Bersifat
zaaksgefolg
· Lebih didahulukan
pemenuhannya dari piutang yang lain berdasarkan pasal 1133-1134 KUHP ayat 2
· Obyeknya benda-benda
tetap
d. Obyek
· Berdasarkan pasal
509 KUHP, Pasal 314 KUHD ayat 4, dan UU No. 12 tahun 1992 tentang pelayaran
·
UU nomor 15 tahun
1992 tentang penerbangan
e. Pembebanan Benda Jaminan
Benda jaminan dibebankan di atas satu benda
sudah merupakan keadaan biasa
f. Hapusnya jaminan
Hipotik
Jika barang yang digadaikan berpindah tangan ke orang lain, tetapi tetap mengikuti bendanya walaupun bendanya dipindahtangankan ke orang lain.
Jika barang yang digadaikan berpindah tangan ke orang lain, tetapi tetap mengikuti bendanya walaupun bendanya dipindahtangankan ke orang lain.
3.
Jelaskan pengertian hukum perdata dan sejarah
hukum perdata
1. Pengertian Hukum Perdata
adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan
kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.
2. Sejarah Hukum Perdata
Hukum
perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun
berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’ yang pada waktu itu dianggap
hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam
dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum
dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu
diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun
sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).
Tahun
1814 Belanda mulai menyusun kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) atau KUHS
Negeri Belanda, berdasarkan kodofikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M
Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya kemper meninggal dunia pada
1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat
sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.
Keinginan
Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua
kodifikasi yang barudiberlakukan pada tanggal 1 oktober 1838 oleh karena telah
terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :
·
BW (Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Belanda)
·
WvK (Kitab Undang-undang
Hukum Dagang)
Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan
terjemahan dari Code Civil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam
bahasa nasional Belanda.
4. Jelaskan
pengertian hukum perdata yang berlaku di Indonesia, keadaan hukum perdata Indonesia dan buat kesimpulannya
Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang
berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia
adalah hukum perdata barat [Belanda] yang pada awalnya berinduk pada Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan
Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagaian materi B.W. sudah
dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya
mengenai Perkawinan, Hipotik, Kepailitan, Fidusia sebagai contoh Undang-Undang
Perkawinan No.1 tahun 1974, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.
Keadaan Hukum Perdata di Indonesia
Kondisi Hukum Perdata di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk
yaitu masih beraneka. Penyebab dari keaneka ragaman ini ada 2 faktor yaitu:
- Faktor Ethnis disebabkan keaneka ragaman Hukum Adat Bangsa Indonesia, karena negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa.
- Faktor Hostia Yuridis yang dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga Golongan, yaitu:
- Golongan Eropa dan yang dipersamakan
- Golongan Bumi Putera (pribumi / bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan.
- Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab)
Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yaitu:
- Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di negeri Belanda berdasarkan azas konkordansi.
- Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka. Yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar Hukum Adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.
- Bagi golongan timur asing (bangsa Cina, India, Arab) berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukan diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja.
Disamping itu ada
peraturan-peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia seperti:
- Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 no7.4).
- Organisasi tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA) Staatsblad 1939 no 570 berhubungan denag no 717).
Dan ada pula
peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, yaitu:
- Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet tahun 1912)
- Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad 1933 no 108)
- Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 no 523)
- Ordonansi tentang pengangkutan di udara (Staatsblad 1938 no 98).
Kesimpulan:
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur
hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum
perdata yang berlaku di Indonesia yaitu hukum agama dan hukum adat, yang
merupakan campuran dari sistem hukum-hukum eropa. Hukum Agama, karena sebagian
besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at
Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan.
Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan
penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang
ada di wilayah Nusantara.
5.
Sistematika hukum perdata
- Hukum tentang diri seseorang
Hukum tentang diri
seseorang ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam
hukum; peraturan-peraturan perihal kecakapanuntuk memiliki hak-hak dan
kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal
yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
- Hukum Kekeluargaan
Hukum kekeluargaan
mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari
hubungan kekeluargaan, yaitu:Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum
kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak,perwalian dan
curatele.
- Hukum Kekayaan
Hukum kekayaan adalah
hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang,
yaitu segala kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang
lain.
- Hukum Warisaan
Hukum warisan adalah
hukum yang mengatur tentang benad atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal
dunia.Hukum warisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum keluarga terhadap
harta peninggalan seseorang.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar