Sebenarnya koperasi itu sudah ada sejak dulu
dari zaman penjajahan hingga saat ini. Namun dulu bukan istilah koperasi yang
digunakan. Sejak lama bangsa Indonesia telah
mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang
bangsa Indonesia. Yang turun menurun hingga saat ini.
Koperasi lahir dari penderitaan yang dialami
oleh rakyat Indonesia. Koperasi di Indonesia lahir sebagai usaha untuk
memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu.
Sejarah koperasi di Indonesia secara garis
besar ada dalam dua masa, yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan.
Berikut ini kita akan membahas perkembangan
koperasi di Indonesia :
Koperasi
pada Zaman Penjajahan Belanda
Di zaman penjajahan Belanda ini, pada tahun
1896 didirikan sebuah “Hulp Sparbank” oleh patih Purwokerto (Banyumas) yang bernama Raden Aria Wiriatmadja, yang berjasa
menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat
melalui koperasi ini. Hulp Sparbank ini
artinya adalah pertolongan dan tabungan, yang pada awalnya ditujukan untuk
menolong golongan priyayi atau para pegawai yang ada pada waktu tertindas oleh
kaum rentenir.
Pada tahun 1908 Boedi Uetomo turut memajukan
koperasi rumah tangga (koperasi konsumsi). Serikat islam pada tahun 1913
membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi.
Namun pergerakan koperasi selalu dihalangi
oleh pemerintah Belanda. Pemerintah belanda mengeluarkan peraturan koperasi 7
April No.431 tahun 1915. Isi aturan tersebut, rakyat tidak mungkin mendirikan
koperasi karena :
a. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari
gubernur jenderal
b. Akta dibuat dengan perantaraan notaris dan
dalam bahasa Belanda
c. Ongkos materai sebesar 50 golden
d. Hak tanah harus menurut hukum Eropa
e. Harus diumumkan di Javasche Courant yang
biayanya juga tinggi
Akibat dari isi peraturan yang sifatnya membuat
koperasi mati tersebut, organisasi
ekonomi (koperasi) sulit berkembang pada zaman penjajahan Belanda.
Koperasi
pada Zaman Penjajahan Jepang (1942-1945)
Pada zaman ini istilah koperasi diganti
menjadi KUMIAI oleh pemerintah Jepang diumumkan kepada rakyat bahwa siapa yang
menjadi anggota akan mendapat pelayanan barang-barang dari pemerintah Jepang
yang pada waktu itu rakyat sangat menderita. Namun ternyata rakyat Jepang
menipu rakyat Indonesia bahwa ternyata KUMIAI bukan koperasi melainkan alat
pemerintah Jepang untuk mengeruk kekayaan rakyat Indonesia.
Koperasi
pada Zaman Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka sejak 17 Agustus
maka koperasi di Indonesia dikembangkan lagi, sebagai landasannya adalah pasal
33 UUD 1945 khususnya ayat I, yang berisi : “Perekonomian Indonesia disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Koperasi pada saat
kemerdekaan ini mendatangkan keuntungan bagi setiap masyarakat Indonesia. Tidak
lagi seperti zaman penjajahan dulu, yang hanya menguntungkan pihak penjajah
saja.
Pada tanggal 12 Juli, diselenggarakan kongres
koperasi 1 di Tasikmalaya yang berjalan sukses dan menjadikan tanggal 12 Juli
sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Dan pada kongres ke 2 tanggal 17 Juli 1953,
Drs. Moh. Hatta ditetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Pada
masa Orde Lama undang-undang koperasi yang digunakan yaitu Undang-udang
koperasi No.14 tahun 1965. Dengan undang-undang tersebut ternyata tidak sesuai
dengan tujuan koperasi yang sebenarnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat,
melainkan mengandung pikiran-pikiran sebagai berikut :
- Menyelewengkan andasan-landasan, asas-asas dan sendi-sendi koperasi
- Menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung politik sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.
Koperasi
pada Zaman Orde Baru Hingga Sekarang
Tampilan Orde Baru dalam memimpin negeri ini
membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan
perkoperasian di Indonesia, dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan
MPRS no.XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah.
Berikut beberapa kejadian perkembangan
koperasi di Indonesia pada zaman Orde Baru hingga sekarang :
- Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang-undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-undang no.14 tahun1965.
- Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN)
- Lalu pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-undang n0.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang
- Masuk tahun 2000 an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat.
Tapi sekarang koperasi sudah menjadi tempat
yang dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai tempat simpan pinjam. Dan
sekarang jenis koperasi sudah banyak berkembang di Indonesia yang memberikan
bunga yang kecil yang dapat membantu para pengusaha mikro atau masyarakat menengah
ke bawah.
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar